logo web fix

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 33

Pedoman Organisasi & Administrasi

Pengadilan Agama Atambua

  PEDOMAN ORGANISASI DAN ADMINISTRASI 
 A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
  Permenpan No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
. PP No-61-2010-KIP
PP No-61-2010-KIP-penjelasan
SK KMA No. 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
SKM KMA No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
  UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
B. PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL PEGAWAI
  ATURAN PERILAKU PEGAWAI MA
PERPRES_2008_19_TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PNS DI MA DAN PERADILAN LAINNYA
  PP 36 Tahun 2011
  PP No. 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat PNS
  PP No. 5 Tahun 1976 tentang Formasi PNS
  PP No. 14 Tahun 1994 tentang Diklat Jabatan PNS
  PP No. 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS
PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Displin PNS
PP No. 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 1994
PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
  SE_19_pb_2014
  SK KMA No. 70 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus
  SK KMA No. 71 Tahun 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja
  SK SEKMA No. 008-A Tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai MA-RI
  SK SEKMA No. 35 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA No. 71 Tahun 2008
  UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  UU No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS
C. PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN
  Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08 Tahun 2009
  Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-11 Tahun 2011
  Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-11 Tahun 2012
  Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-22 Tahun 2011 tentang Revisi DIPA
  Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-33 Tahun 2008 tentang Pedoman Belanja
  Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66 Tahun 2005
  Permenkeu No. 45 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas
  Permenkeu No. 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran 2011
  Permenkeu No. 84 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
  Permenkeu No. 170 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Tagihan
Permenkeu No. 170 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Tagihan
  Permenkeu No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi
  Permenkeu No. 237 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permenkeu No. 228 Tahun 2010
  PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara-Daerah
  PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara-Daerah
  SK KBUA MA-RI No. 001 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
  Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. SE-35 Tahun 2009 tentang PNBP
  Surat Edaran Kemenkeu No. SE-5 Tahun 2012 tentang Penarikan Dana
  Surat Edaran Kemenkeu No. SE-14 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana
D. PEDOMAN LAINNYA
  KMA-No.-80-Tahun-2006-TENTANG-PEDOMAN-PELAKSANAAN-PENGAWASAN-DI-LINGKUNGAN-LEMBAGA-PERADILAN
  PP No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat MA
  PP No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA
  UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985
  UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Atambua

Jl. Sultan Hamengkubuwono IX No. 03 - Atambua

Telp: 0389-2513415

Email : 

- Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. 

Pengadilan Agama Atambua@2018