KOMITMEN PELAYANAN ANTI KKN : PENGADILAN AGAMA ATAMBUA CANANGKAN SMAP
Pengadilan Agama Atambua secara resmi mencanangkan system manajemen anti penyuapan (smap). Pada pencanangan yang dilakukan di Aula Pengadilan Agama Atambua (22/01/2025) juga disaksikan oleh beberapa stakeholder dari Kota Kupang dan Kabupaten Belu seperti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Bupati Belu, Polres Belu, Pengadilan Negeri Atambua, Yonif Raider Khusu 744/SYB, Satgas Yonif 741/GN, Imigrasi Atambua, Lembaga Pemasyarakatan Atambua dan pimpinan instansi baik vertical atau horizontal di Kabupaten Belu.
“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dengan tidak menerima suap, gratifikasi, pungli, baik langsung atau tidak langsung untuk menjadikan Pengadilan Agama Atambua yang lebih berintegritas”, tegas Ketua Pengadilan Agama Atambua. Lebih lanjut mantan Wakil Ketua Pengadilan Agama Larantuka juga menuturkan bahwa pencanangan ini sebagai wujud dan tindaklanjut mitigasi resiko karena pada tahun 2024 lalu Pengadilan Agama Atambua resmi menyabet predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK).
Pasca melakukan penandatanganan secara bersama-sama dengan pimpinan instansi lainnya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, juga memberikan apresiasi dalam sambutannya. “Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengadilan Agama Atambua berhasil memecahkan rekor dengan meraih predikat WBK di wilayah PTA Kupang, sehingga sebagai upaya lanjutan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka pencanangan SMAP inilah yang menjadi tolakan awal”, ungkap Damsir. Mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya lebih lanjut menyampaikan jika banyak prestasi yang telah ditorehkan Pengadilan Agama Atambua di tahun 2024 lalu, sehingga sudah selayaknya jika progress lanjutan dengan mencanangkan SMAP ini.
Kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pengadilan Agama Atambua Bersama 15 (lima belas) instansi terkait di Kabupaten Belu terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Selain itu untuk menunjang pelayanan prima kepada masyarakat, Pengadilan Agama Atambua juga melaunching aplikasi SI-AKSI (sistem perubahan data kependudukan terintegrasi) yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pasca persidangan. #Admin_PA_Atb
