Penyelesaian Gugatan Sederhana
(EKONOMI SYARI'AH)
Penyelesaian perkara ekonomi syari'ah melalui mekanisme Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dilaksanakan berdasarkan himpunan peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) berikut:
Formulir Penyelesaian Gugatan Sederhana
Akta Perdamaian Di Luar Sidang
L.1 Formulir Gugatan Sederhana
L.2 Formulir Jawaban Atas Gugatan
L.3 Formulir Penetapan Dismissal
L.3A Penetapan Dismissal Gugatan Gugur
L.4 Formulir Putusan Model
L.5 Formulir Memori Keberatan
L.6 Formulir Kontra Memori Keberatan
L.7 Formulir Putusan Keberatan
L.8 Formulir Akta Perdamaian
Standar Operasional Prosedur (SOP)
SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Memenuhi Syarat)
SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Tidak Memenuhi Syarat)
SOP Penyelesaian Keberatan Perkara Gugatan Sederhana
SOP Keberatan Perkara Gugatan Sederhana yang Melampaui Batas Waktu
Dasar Hukum & Peraturan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah.
Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Sema Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding pada 4 Lingkungan Peradilan.
Sema Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
Sema Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Undang-Undang Republik Indonesia
Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah.
Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.