PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (EKONOMI SYARI'AH)

Penyelesaian perkara ekonomi syari'ah melalui mekanisme Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dilaksanakan berdasarkan himpunan peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) berikut:

Dasar Hukum & Peraturan

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

   • Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

   • Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

   • Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah.

   • Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

   • Sema Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding pada 4 Lingkungan Peradilan.

   • Sema Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

   • Sema Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia

   • Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

   • Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

   • Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Formulir dan Dokumen (Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag No. 1 Tahun 2017)

Dalam penyelesaian Gugatan Sederhana, Pengadilan Agama menyediakan format dokumen tata laksana, meliputi:

• Gugatan Perkara Sederhana

• Jawaban Terhadap Gugatan Sederhana

• Penetapan Perkara Dismissal

• Penetapan Perkara Gugur

• Putusan Hakim Tunggal

• Memori Keberatan & Kontra Memori Keberatan

• Putusan Hakim Majelis (Tingkat Keberatan)

• Akta Perdamaian (Di dalam dan di luar sidang)

• Register Induk Perkara Gugatan Sederhana

Standar Operasional Prosedur (SOP)

• SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Memenuhi Syarat).

• SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Tidak Memenuhi Syarat).

• SOP Penyelesaian Keberatan Perkara Gugatan Sederhana.

• SOP Keberatan Perkara Gugatan Sederhana yang Melampaui Batas Waktu.