Berikut adalah Prosedur Berperkara Tingkat Pertama CERAI TALAK :

1. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami/Kuasanya):

• Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (Pasal 118HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun2006).
• Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tatacara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR 143 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawabsurat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

3. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:

• Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yangtelah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
• Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, makapermohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputitempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-UndangNomor 3 Tahun 2006).
• Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/MahkamahSyariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (3) UU no 7 tahun 1989yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
• Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepadaPengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahanatau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (pasal 66 ayat (4) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah olehUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

4. Permohonan tersebut memuat:

• Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.
• Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
• Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-samadengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yangtelah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

6. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989). Bagi yangtidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).