Berikut adalah Prosedur Berperkara Tingkat Pertama CERAI GUGAT :

1. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya):

• Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
• Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah  Syariah tentang tatacara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubaholeh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
• Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawabsurat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:

• Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yangtelah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
• Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, makagugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputitempat kediaman Tergugat (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
• Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/MahkamahSyariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (2) UU no 7 tahun 1989yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
• Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada PengadilanAgama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepadaPengadilan Agama Jakarta pusat (pasal 73 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

3. Gugatan tersebut memuat:

• Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
• Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
• Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-samadengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 66 ayat (5) UU no7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

5. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989 yang telahdiubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).

6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan PengadilanAgama/Mahkamah Syariah.